Icon

Dephut-DKP Bagi Kewenangan Konservasi

Sumber: Republika, 21 Februari 2005
Jakarta

Departemen Kehutanan (Dephut) dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan konservasi. Menurut Dirjen Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil DKP, Widi A Pratikto, DKP memiliki kewenangan untuk melakukan konservasi di wilayah pesisir dan lautan.

”Konservasi laut dialihkan ke DKP dengan demikian kerja sama antardepartemen menjadi lebih baik,” tutur Widi, usai memberikan pengarahan pada Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Komnas Konservasi Laut, di Jakarta, akhir pekan.

Widi telah mengeluarkan SK 67/P3K/III/2004 tentang Pembentukan Komite Nasional Konservasi Laut Indonesia. Komnas ini terdiri dari tiga kelompok kerja (pokja), yakni Pokja Jejaring Kawasan Konservasi Laut, Pokja Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, dan Pokja Koservasi
Keanekaragaman Jenis dan Genetik.

Anggota komnas ini selain berasal dari DKP juga dari LSM seperti The Natural Conservacy (TNC), IdeA-Innovative Development for Eco Awareness, Jaring Pela, Telapak, WWF Indonesia, Yayasan Kehati, Marine Aquatic Council (MAC), Destructive Fishing Watch Indonesia, dan Yayasan Terangi. Menurut Widi, masa kepengurusan komnas ini adalah sampai 2005.

Direktur Konservasi dan Taman Laut Nasional DKP, Yaya Mulyana, menjelaskan Komnas Konservasi Laut bertugas untuk mempersiapkan rekomendasi teknis kebijakan pengelolaan konservasi laut untuk perikanan yang berkelanjutan. ”Komnas juga berfungsi sebagai media perantara bagi pemerintah, teknisi, dan pakar untuk mendukung proses pembentukan kebijakan pengelolaan hayati laut.”

Tentang konservasi, Widi mengakui masih banyak kendala. Salah satunya, kata guru besar ITS itu, adalah hambatan pola pikir. ”Dalam melakukan konservasi para pelaku sering berpikir simplifikasi dan kerap mengimplementasikan percepatan. Juga ada dominasi paradigma
pembangunan darat tanpa memperhatikan kaidah kelautan.” Hambatan lain, kata Widi, adalah pengembangan kapasitas.

Kapasitas, katanya, berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam rencana dan implementasi konservasi laut. Untuk itu, Widi memandang perlunya penyebaran scientific knowledge. ”Peningkatan kapasitas selain pada kelembagaannya juga pada SDM.”

Terkait dengan pembagian tugas dengan Dephut, menurut Yaya Mulyana, telah dilakukan rintisan untuk pengalihan pengelolaan enam taman nasional laut (TNL) yang tadinya berada di Ditjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam kepada Ditjen MP3K DKP. ”Saat ini proses pengalihan tersebut sudah pada tahap penyiapan memorandum of understanding (MoU),” ujarnya.

Sebagai realisasi awal dari rencana tersebut, ungkap Yaya, saat ini ke-6 TNL ditangani secara pengelolaan bersama (collaborative management). Keenam TNL tersebut adalah TNL Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), TNL Takabonerate (Sulsel), TNL Wakatobi (Su;tra), TNL Bunaken (Sulut), TNL Karimun Jawa (Jateng), dan TNL Cendrawasih (Papua).

DKP pada 2004 juga telah menetapkan enam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Mereka adalah KKLD Selat Pantar (Alor, NTT), Pulau Penyu (Pesisir Selatan, Sumbar), Pulau Biawak (Indramayu, Jabar), Pulau Kakaban (Berau, Kaltim), Selat Tiworo (Muna, Sultra), dan Gili Sulat dan Gili Lawang (Lombok Timur, NTT).(lha )

Baca selengkapnya di sini.